Sidamulih.desa.id,Peraturan Desa Sidamulih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidamulih tahun anggaran 2019 (APBDesa tahun 2019) telah resmi ditetapkan pada 31 Desember 2018.

Perdes bernomor 5 tahun 2018 itu memuat besaran pendapatan yang diterima, dan juga besaran belanja, serta pembiayaan desa.

Di tahun ini pendapatan desa Sidamulih sebesar Rp. 2.268.666.537,-. Pendapatan terbesar berasal dari Dana Desa sebesar Rp. 944.730.000,-.

Adapun pendapatan dari sumber lain, yaitu berasal dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 62.107.045,-, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 494.499.492.-,

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 19.682.000,-, Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp. 615.000.000,-, serta Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 127.288.000,-

Sedangkan untuk belanja desa dianggarkan sebesar Rp. 2.302.324.024,-. Ada defisit sebesar Rp. 33.657.487, dan itu akan ditutup dari pembiayaan.

Dari belanja sebesar itu, porsi belanja terbesar digunakan untuk kegiatan bidang pembangunan sebesar Rp. 1.240.383.000,- atau 53,9%.

Sementara belanja untuk bidang lain yaitu sebesar Rp. 979.080.024,- atau 42,5% untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, Rp. 72.803.000,- atau 3,2% untuk bidang pembinaann kemasyarakatan, dan Rp. 10.058.000,- atau 0,4% untuk bidang pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa Sidamulih, Hadli mengatakan, di tahun anggaran 2019, anggaran untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, yang masuk dalam sub bidang pekerjaan umum, masih menduduki porsi terbesar.

Disusul kemudian sub bidang kesehatan, pendidikan dan perhubungan komunikasi dan informatiaka,untuk bidang pembangunan tersebut sebagian besar dibiayai dari Dana Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Visual APBDesa Tahun 2019