Sidamulih.desa.id – Dikutip dari Peraturan Desa Sidamulih nomor 06 tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sidamulih, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat pada tahun ini mencapai jumlah Rp. 1.815.642.869,-

Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Desa sebesar 4,25 %, Dana Desa sebesar 44,24%, Alokasi Dana Desa sebesar 27,31%, Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 1,06%, Bantuan keuangan Provinsi sebesar 6,33% dan Batuan Keuangan Kabupaten sebesar 16,82%, Jumlah pendapatan tersebut dikeluarkan ke 5 bidang peruntukkan yaitu pengeluaran bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar 32,18% dari jumlah keseluruhan APBDes.

Sedangkan bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 61,86% dari jumlah keseluruhan APBDes,
Adapun di bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 4,72% dari jumlah keseluruhan APBDes
Untuk bidang pembinaan masyarakat sebesar 1,24% dari jumlah keseluruhan APBDes

Senin (22/01), Ahen Heryanto Sekdes Sidamulih, mengutarakan bahwa alur pembuatan APBDes tersebut diawali dengan Musyawarah Dusun (Musdus) berbahan pembahasan draft RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) sebagai arah kebijakan pembangunan desa yang telah disusun sebelumnya oleh pelaksana kegiatan terdiri dari para kepala seksi dan kepala urusan.

Sahono Kepala Desa Sidamulih, menambahkan keterangan bahwa hasil dari musdus tersebut kemudian dirangkum atau dikompilasi sebagai bahan Musyawarah Desa (Musdes) yang disesuaikan dengan RPJMDes. Musdes tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan bersama yang dirangkum dalam berita acara musdes. Dari sinilah kemudian dihasilkan Peraturan Desa Rencana Kerja Pembangunan Desa (Perdes RKPDes). Dalam RKPDes inilah terdapat usulan kegiatan untuk pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun kegiatan desa.

Dari RKPDes tersebut kemudian ditilik kembali dalam Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Setelah dirasa sesuai hasil dari Musrenbangdes yang berupa usulan kegiatan supra desa kemudian diusulkan kepada pemerintah kabupaten, sedangkan untuk kegiatan desa dijadikan draft RAPBDes. Draft RAPBDes yang kemudian sudah disetujui BPD dan dijadikan Perdes APBDes ini kemudian dimintakan evaluasi dari pemerintah kecamatan. Setelah dilakukan evaluasi, APBDes kemudian siap dilaksanakan oleh pemerintah desa.(man)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *